Pengangkatan pejabat di lingkungan Polri menjadi sorotan dalam Rapat Kerja  (Raker) Komisi III DPR RI dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, Rabu (13/2). Pasalnya, banyak mutasi dan pengangkatan justru dilatari oleh pertemanan, bukan berdasar atas profesionalitas dan kepangkatan.

Sarifuddin Sudding(F-Hanura) Anggota Komisi III DPR menyampaikan hal tersebut di hadapan rapat dengan Kapolri Jenderal Timur Pradopo, yang dipimpin Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika.

 Selama ini, ungkapnya, bila ada seorang perwira polisi duduk di divisi atau bagian tertentu, maka yang direkrut di lingkungan kerja tersebut adalah teman-teman satu angkatannya.

Rekrutmen dan mutasi semacam ini, tentu menafikkan mekanisme pengangkatan yang professional. Ini merupakan kritik tajam kepada institusi Polri agar menjaga mekanisme pengangkatan yang baik dan tidak menyuburkan KKN. Prestasi, pangkat, dan waktu pengabdian mestinya menjadi barometer untuk mengangkat pejabat Polri yang baru.

Sementara pada bagian lain, Sarifuddin juga mengapresiasi penanganan konflik di daerah yang dilakukan Polri cukup baik. “Polri dalam menangani konflik sangat professional dan proporsional dengan melakukan pendekatan humanis,” katanya.

Seperti diketahui, konflik horizontal di daerah begitu banyak dan menyita perhatian masyarakat. Dan Polri, katanya, cukup tanggap menangani kasus-kasus konflik di tengah masyarakat. Jajaran kepolisian di daerah yang ditugasi untuk itu sudah melakukan pendekatan persuasif kepada semua pihak yang berkonflik. Sekali lagi, ini hal yang perlu diapresiasi. Dan ini membuktikan Polri selangkah lebih maju, sehingga korban jiwa dan salah tangkap bisa diminimalisir. (mh), foto : wy/parle/hr.